Saturday 21st July 2018

Dana PDAM Barabai Diselewengkan Berkisar Rp 4,7 Milyar tak Bisa Dipertanggungjawabkan

PDAM Hulu Sungai Tengah

SUARABANUA.COM BARABAI – PDAM Barabai dirundung masalah keuangan. Total Rp4.741.187.139 tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh manajemen lama. Sehingga diduga menimbulkan kerugian keuangan negara. Temuan ini berdasarkan hasil audit Dewan Pengawas dan audit investigasi dari BPKP Kalsel periode 2012-2016, penyimpangan ini dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Barabai.

Dewan Pengawas PDAM Barabai Ahmad Fathoni dan Hamsinah membenarkan temuan jumbo tersebut, di Barabai. Dari keterangan mereka, awal temuan itu berdasarkan surat perintah Bupati HST per tanggal 14 April 2016, yang memerintahkan Inspektorat HST melaksanakan pemeriksaan mulai 11 – 29 April 2016. Audit itu meliputi pelayanan PDAM HST, penggunaan dana penyertaan modal dan kepatuhan terhadap aturan.

Inspektur menemukan dua kegiatan seperti perencanaan pekerjaan reservoir dan bangunan senilai Rp.249.200.000, serta pemasangan jaringan distribusi sebesar Rp.667.500.000 yang tidak dilengkapi dokumen. Dari sisi kepatuhan aturan, juga ditemukan kegiatan penyewaan 2 unit mobil dan 7 unit sepeda motor, padahal dalam rencana kerja perusahaan atau RKP tidak ditemukan.

“Dewan Pengawas langsung melakukan rapat kerja dan memanggil Direktur PDAM Barabai yang lama sebagai bentuk klarifikasi atas temuan tersebut pada 21 Juli dan 11 Oktober 2016 tadi. Tapi tidak ditindaklanjuti oleh pejabat lama,” terang Ketua Dewan Pengawas PDAM Barabai Ahmad Fathoni.

Belum ada itikad baik untuk mempertanggungjawabkan keuangan, sehingga Bupati HST kembali melayangkan surat ke BPKP Provinsi Kalsel dengan keperluan audit investigasi. Audit itu dimulai pada 2 Desember 2016 silam. Hasil investigasi ini menyimpulkan tentang temuan sangat besar yaitu Rp.4.7 milyar lebih.

Dijelaskan Fathoni, temuan itu meliputi pencairan dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp.3.5 milyar, pekerjaan yang tidak terlaksana Rp920 juta, dan pengadaan kendaraan operasional yang dialihkan menjadi sewa atas nama pegawai sebesar Rp.307 juta.

Hasil audit investigasi ini, ditambkan Hamsinah ditindaklanjuti dengan memanggil kembali Direktur PDAM Barabai yang lama,  dan berjanji mengembalikan mobil dan kendaraan yang menggunakan nama pribadi namun milik PDAM tersebut. Sedangkan untuk kerugian uang masih minta waktu untuk mengklarifikasi kepada auditor BPKP.

“Setelah ditunggu selama 2 bulan tidak mengembalikan, serta belum bisa mempertanggungjawabkan sehingga temuan ini kami laporkan ke Kejaksaan Negeri Barabai,” pungkasnya.(min/rad)

Dugaan Penyimpangan PDAM Barabai
1. Total penyertaan modal Pemkab HST ke PDAM Barabai sebesar Rp.74.833.812.930. Sedangkan total penggunaan dana dari 2002 sampai 2016 sebesar Rp.50.605.696.499 yang berasal dari penarikan cek Rp.55.452.811.638 sedangkan saldo per 31 Oktober 2016 sebesar 20.713.880.135 sehingga ada dana penyertaan modal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Rp.3.514.147.139.

2. Pekerjaan yang tidak bisa dilaksanakan Rp.920 juta dan pengadaan kendaraan operasional Rp.307 juta.

3. Pembukaan dan penutupan depositi di Bank BNI dan BPD Kalsel tidak melibatkan pengelola keuangan. Termasuk penarikan dana dari rekening dengan menggunakan cek dan bilyet giro. Pasalnya specimen penarikan hanya atas nama direktur lama. Terlebih pembayaran kepada rekanan lebih banyak menggunakan secara tunai.

No Responses

Tinggalkan Balasan