Saturday 21st July 2018

Hm…Kenapa Yah Ribut-Ribut di DPRD Kotabaru

Ratusan orang berkumpul di kawasan Siring Laut Kotabaru menyampaikan orasi (foto:suarabanua/zie)

 

SUARABANUA.COM, KOTABARU – Kurang lebih 500 orang masyarakat 8 desa Kecamatan Pulau Sebuku datangi Kantor DPRD Kabupaten Kotabaru, terkait tidak beroperasinya lagi kapan penyeberangan Ferry miliki PT Banua Raya Khatulistiwa (BRK).

Warga tersebut kumpulan dari 8 desa yang ada di Kecamatan Pulau Sebuku seperti Desa Balambus, Kanibungan, Mandin, Rampa, Sekapung, Serakaman, Sungai Bali dan Desa Ujung. Mereka menanyakan kapal penyeberangan yang dengan rute Teluk Mesjid – Pulau Sebuku tsudah tidak beroperasi lagi.

Terlihat, warga mulai berdatangan dari berbagai penjuru mulai pagi hari, selanjutnya mereka berkumpul di kawasan Siring Laut dengan menggunakan kapal laut.

Pendemo menuntut agar kapal penyeberangan ferry Sebuku segera di operasikan untuk kepentingan masyarakat banyak, karena dengan beroperasinya kurang lebih 13 bulan sangat dirasakan dampak positifnya oleh masyarakat. Oleh karenanya, permintaan tegas warga untuk bisa di operasikan kembali.

Selang beberapa waktu usai penyampaian orasi meminta anggota DPRD segera turun dan merespon tuntutan aksi, akhirnya Ketua DPRD Kotabaru Hj Alfisah turun, menemui pendemo dan mempersilahkan perwakilan warga untuk naik mengadakan pertemuan bersama yang berlangsung di ruang paripurna.

Massa yang bergerak dari kawasan Siring Laut menuju kantor DPRD Kotabaru (foto:suarabanua/zie)

Rapat berlangsung alot yang dihadiri juga Wakil Bupati Kotabaru Ir Burhanudin, serta instansi terkait dan hingga akhir pertemuan sama sekali tidak ada solusi yang dihasilkan. Namun persoalannya diserahkan ke Komisi II untuk mengawal proses lanjutannya, karena akan segera diagendakan pertemuan kembali seluruh pihak terkait, untuk mencari solusinya.

“Kami datang ke sini intinya menginginkan kapal penyeberangan ferry segera di operasikan kembali, untuk kepentingan masyarakat Pulau Sebuku,” ujar salah satu orator aksi dengan lantang, Andi Hairullah Afendi, didalam ruang pertemuan.

Warga juga mempertanyakan kenapa pengoperasian ferry sampai dihentikan, padahal adanya ferry selama 13 bulan dapat dilihat dari sisi pembangunan semakin baik khususnya di Sebuku.

Senada dengan itu, Ketua BPD Desa Belambus, Selamat, juga menyuarakan hal serupa. Intinya ia merasa sedih setelah melihat para pemimpin yang mereka datangi. “Menurut saya, para petinggi di Kotabaru ini harusnya berbesar hati melihat persoalan ini dan yang lalu biarlah berlalu, jangan jadikan kami korban politik,” tegasnya.

Masih menurut Selamat, bisa dilihat dengan adanya kapal penyeberangan ferry menuju daerah Sebuku, tentunya membuka akses peningkatan perekonomian masyarakat dan itu menjadi dampak positif yang dirasakan masyarakat yang berada di Kecamatan Pulau Sebuku.

“Ini merupakan hearing (dengar pendapat,red) kali ketiga dan tidak ada juga solusi yang diberikan, Jujur saya merasa sedih melihat kondisi seperti ini,” tambahnya dengan nada kecewa.

Kepala Desa Sekapung M Maulana juga mengungkapkan, dengan tidak adanya ferry, maka akses jalur penyeberangan sangat dirasa sulit oleh masyarakat dan ini diharapkan menjadi perhatian besar oleh pemerintah.
“Menjadi harapan besar akses jalur terbuka untuk peningkatan kemajuan di daerah utamanya di Kecamatan Pulau Sebuku dan ini perhatian,” katanya.

Sementara, ungkapan yang sama juga dilontarkan Ketua DPRD Kotabaru, yang mengaku kecewa saat bicara terkait dengan masalah perijinannya. Alfisah meminta kepada Ketua Komisi II untuk memaparkan hasil pertemuan yang dilakukan di Kementerian Perhubungan beberapa waktu lalu.

“Satu hal yang perlu diketahui bersama dan di catat dengan baik adalah, kami di DPRD sama sekali tidak di intervensi pihak LSM. Nantinya akan segera diagendakan kembali pertemuan dengan berbagai pihak terkait, untuk secepatnya bisa mencarikan solusinya,” terang Alfisah.

Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Kotabaru mengatakan, untuk sementara ia menegaskan tidak bisa memberikan solusi apa-apa. Ia menilai Bupati Kotabaru telah di zholimi dan dengan kondisi sekarang tentunya menginginkan masalahnya segera cepat selesai.

“Untuk sementara kami belum bisa memberikan solusinya, yang jelas menjadi harapan bersama masalahnya cepat selesai,” tuturnya.

Dilain pihak, Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kotabaru Nurvisa, saat di wawancara Suara Banua mengungkapkan, kalau dari pihak Dishub Kotabaru sebenarnya solusinya adalah dari PT BRK, namun karena sudah tutup mau bagaimana lagi dan belum ada solusi lainnya.

“Untuk sekarang tidak ada solusi yang diberikan kepada masyarakat kalau pun kita mendatangkan kapal, dilihat dari sisi pelabuhan juga belum siap sehingga tidak ada solusi untuk sekarang,” cetusnya.

Sekedar di ketahui bersama, penghentian pengoperasian kapal ferry tersebut berdasarkan informasinya belum mengantongi ijin dan beberapa persyaratan lainnya sehingga harus di stop. (FR/rad)

No Responses

Tinggalkan Balasan