Tuesday 17th July 2018

PT Conch Dihentikan Ya….

Dialog Publik Menelaah Keberadaan PT CONCH (foto: Istimewa)

SUARABANUA.COM, BANJARMASIN – Dialog Publik “Menelaah Keberadaan PT CONCH Di Lanjutkan atau Di Hentikan” yang diselenggarakan Dewan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin dan Lingkar Studi Ilmu Sosial Kerakyatan (LSISK), di Aula Kayuh Baimbai Pemko Banjarmasin berjalan lancar.

Panitia Pelaksana (Panlak) Dialog Publik Khairunnajmi menyatakan, menyikapi permasalahan PT Conch panitia telah mengundang delapan Lembaga atau Instansi terkait untuk menjadi narasumber. Namun ternyata hanya dihadiri 4 narasumber.

Narasumber yang hadir diantaranya Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Prov Kalsel Drs Ilyas, Kasi Wasdakim Imigrasi Kelas I Banjarmasin Mulyadi, Kepala Bidang Tenaga Kerja Wahyudi dan Kabid HI Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov Kalsel Idehamsyah, serta Masrur Auf Ja’far mantan Ketua Pansus PT Conch  Komis IV DPRD Prov Kalsel. Sedangkan dari Dinas Kehutanan Prov Kalsel, Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) Prov Kalsel, Polda Kalsel dan Gubernur Kalsel, tidak hadir dalam acara dialog ini.

Panitia sebenarnya ingin mendatangkan narasumber dari PT Conch sebagai perusahaan yang bersangkutan, Pemkab Tabalong dan Pemkab Balangan sebagai pemerintah yang terkait dengan keberadaan Conch dan kerusakan jalan.

“Tetapi karena terkendala akses yang jauh, pihak panitia mendatangkan lembaga/instansi terkait yang berada di provinsi yang lebih terjangkau,” pungkasnya.

Ketua DEMA Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin Rizkan Fadhiil,  berharap  Dialog Publik ini sebagai langkah awal  untuk memahami permasalahan PT Conch, secara detail.

“Jika pemerintah atau instansi terkait tidak segera menyelesaikan permasalahan ini, maka akan kita tindak lanjuti bersama kawan-kawan mahasiswa,” ujarnya.

Dialog Publik yang dihadiri oleh puluhan mahasiswa yang terdiri dari BEM/OKP dan Umum yang rata-rata dari Banjarmasin dan Banjarbaru,  awalnya berjalan tenang dimulai dari penyampaian dari narasumber.

Dari imigrasi mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap dan memulangkan beberapa tenaga kerja asing illegal dan mengantarnya ke bandara, untuk memastikan bahwa TKA illegal tersebut dipulangkan ke negara asalnya.

Setelah itu Dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmisgrasi mengatakan, tenaga kerja asing yang bekerja di PT Conch telah memiliki Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Selanjutnya Dinas Perhubungan menjelaskan pihaknya telah berusaha meminimalisir adanya kelebihan muatan  dengan menggunakan Jembatan Timbang.

Begitu juga dengan mantan Ketua Pansus menambahkan, selama 3 bulan mereka bekerja mengumpulkan data fakta di lapangan dan menghasilkan beberapa rekomendasi yang diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk ditindak lanjuti.

Setelah pemaparan narasumber, moderator mempersilahkan kepada audiens untuk berbicara, sontak menjadi ramai acungan tangan dari audiens untuk menanggapi dan menyatakan pendapat, menanggapi permasalahan perusahaan asal Tiongkok tersebut.

Dengan banyaknya pertanyaan dan pernyataan dari audiens yang bertubi-tubi meminta penjelasan dan pertanggung jawaban dari narasumber terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada.

Saat mendapatkan pertanyaan yang bertubi-tubi dari peserta salahsatu narasumber merasa instansinya yang bersalah. “Seakan-akan kami ini seperti terdakwa, padahal kami ini tidak memiliki wewenang yang besar untuk menyelesaikan masalah ini, dengan datangnya kami atas undangan panitia ini saja sudah alhamdulillah,”  ujarnya.

Ketua Parlemen Jalanan Badrul Ain Sanusi, menceritakan permasalahan PT Conch mulai dari Perambahan Izin Pinjam Pakai Lahan, masalah AMDAL, bendungan air sungai, tenaga kerja asing, sampai kerusakan jalan provinsi di  Balangan terdapat banyak sekali melanggar undang-undang dan meresahkan masyarakat, dan tidak ditindak oleh penegak hukum.

Audiens lainnya juga meminta pendapat dari narasumber, apakah sepakat PT Conch ini dilanjutkan atau dihentikan?  Namun para narasumber hanya diam. Kemudian moderator memperjelas, kalau tidak bisa atas nama lembaga, bisa atas nama pribadi bapak.

“Kami tidak bisa memberikan pendapat itu, karena itu hak pilih kami, seperti contoh hak memilih kita dalam pemilu, yang tidak bisa diketahui oleh umum.

Ketua Umum LSISK, Zainul Mushlihin merasa kecewa karena tidak hadirnya beberapa narasumber yang dianggap memiliki peran penting untuk mengklarifikasi dan menyelesaikan permasalahan yang cukup kompleks dan urgen ini.

“Padahal narasumber lain sudah kami undang, namun mereka tidak datang.  Mungkin nanti akan kita rencanakan untuk mendatangi, mengklarifikasi dan meminta pertanggung jawaban langsung ke kantor masing-masing bersama kawan-kawan mahasiswa,” pungkasnya. (SB-10)

No Responses

Tinggalkan Balasan