Tuesday 21st August 2018

Menteri LHK Lepas Burung Endemik Kalimantan

Gubernur Kalsel dan menteri LH Kehutanan saat melepas burung endimik Kalimantan (foto : Antaranewskalsel)

MARTAPURA, SUARA BANUA – Dalam Rangkaian Hari Rimbawan ke- 37, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI Siti Nurbaya, lakukan berbagai kegiatan di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam, Mandiangin, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

Kegiatan yang dilakukan Siti Nurbaya diantaranya pelepasan peserta cross country dan kebut gunung, penilaian lomba foto, pelantikan pejabat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), penandatangan MoU revolusi Hijau bersama seluruh kepala daerah di Kalsel, pelepasan burung endemik Kalimantan, dan penanaman pohon meranti.

Menurut Siti Nurbaya peringatan Hari Bakti Rimbawan di Kalsel merupakan yang terbaik di Indonesia. Karena semua kegiatan terintegrasi dengan baik dengan adanya kegiatan partisipasi seperti cross country, mahasiswa pecinta alam (mapala), tokoh masyarakat dan pelajar.

“Yang unik pelantikan birokrasi oleh gubernur di lapangan, biasanya pejabat harus pakai jas harus keren, menurut saya ini artikulasi yang bagus. Seperti Pak Jokowi melantik pejabat di tengah pemukiman kumuh. Ini menandakan pemimpin mulai dekat dengan rakyat,” katanya.

Dia menambahkan, dengan dilaksanakannya peringatan di Tahura ini, agar menjadi momentum untuk senantiasa menjaga dan menyelamatkan hutan yang sebagian telah rusak. “Ini menjadi modal Kalsel untuk konservasi hutan yang terbaik,” ungkapnya.

Sedangkan soal kebakaran hutan yang terjadi di Kalsel 2015 lalu. Menurut Siti, ada kekerabatan yang sangat kuat untuk menyelamatkan hutan. “Selama itu saya mempelajari ada kekerabatan sangat kuat. Oleh karena itu Kalsel jadi paling sukses,” kenangnya.

Mengenai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Kata dia perannya sangat penting karena unit paling dekat dengan rakyat.

Dirinya meminta agar KPH terus menerus berinteraksi dengan pemerintah. “Jadi interaksinya sangat kuat KPH ini, saya minta dengan pemerintah senantiasa konsultatif,” katanya.

Komitmen Presiden Jokowi yang ingin melakukan perbaikan kondisi hutan di Indonesia. Menurutnya ada sekitar 12,7 juta hektar luas hutan sosial yang perlu diberdayakan untuk kepentingan masyarakat dan di Kalimantan Selatan jumlahnya juga sangat besar, sehingga harus betul-betul dikelola dengan baik.

Untuk itu jelasnya dibutuhkan pendampingan keahlian agar masyarakat betul-betul bisa memanfaatkan hutan sosial untuk kesejahteraan sampai ke generasi berikutnya.

“Bapak Presiden meminta kita dalam tanda kutip dinilai berpihak kepada corporate, tetapi betul-betul untuk rakyat, tetapi bukan asal dikasih, jadi rakyat harus berbisnis atau berusaha dengan akses hutan yang ada dalam manajemen tingkat corporate,” tegasnya.(ant/SB-01)

No Responses

Tinggalkan Balasan