Thursday 16th August 2018

Takut Salah.. DPRD Banjarbaru Tandatangani ini…

BANJARBARU, SB – Dalam beberapa tahun terakhir, ada beberapa Perda yang rawan dianulir. Punya celah untuk permohonan judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK). Belajar dari pengalaman itu, DPRD Banjarbaru menjalin MoU (nota kesepahaman) dengan Kejaksaan Negeri Banjarbaru.

MoU diteken Sekretaris DPRD Banjarbaru, Yani Makkie dengan Kepala Kejari Banjarbaru, Ferizal di gedung dewan. “Ketika disebut nama Kejari, kadang terdengar mengancam. Tapi peran MoU ini sebenarnya untuk pendampingan Kejari sebagai pengacara negara. Bukan untuk mengejar tindak pidana di dewan,” ujarnya. Diingatkan Ferizal, tugas Kejari tidak melulu berkutat pada penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, tapi juga mencakup pendampingan hukum.

Pendampingan pun dibatasi dalam masalah bidang perdata dan tata usaha negara. Rincinya, pada saat penggodokan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah), Kejari bisa memberi masukan. Mengapa MoU diteken bersama Sekwan, bukan ketua dewan, karena Sekwan merupakan birokrat. “Sementara ketua dewan kan jabatan politis,” imbuh Ferizal.

Sementara itu, Ketua DPRD Banjarbaru, AR Iwansyah mengatakan Kejari akan lebih banyak berkoordinasi dengan Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah). Untuk agenda Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah) 2017, ada 17 Raperda yang harus digodok.

“Ada beberapa produk hukum dewan yang berpotensi di-judicial review. Jadi mengapa tidak dicegah sejak dini. Targetnya, Perda yang dihasilkan mendekati sempurna,” jelasnya.

Politisi Golkar itu menambahkan, Kejari juga bisa dilibatkan dalam pembahasan draf APBD. “Kejari bisa diundang. Jadi pada tahap perencanaan pembahasan APBD pun sudah clear,” pungkas Iwansyah.

Ditambahkannya, MoU ini tak muncul serta-merta. Dipertimbangkan sejak berbulan-bulan lewat, MoU diharapkan bisa diteken pada awal tahun tadi. Tapi terus terbentur kesibukan jadwal kedua lembaga tersebut. (SB-01)

No Responses

Tinggalkan Balasan