Sunday 22nd July 2018

Parpol Harus Bisa Buat LPj Dana Bantuan

MARTAPURA – Untuk memudahkan Partai Politik dalam membuat laporan penggunaan dana bantuan dari pemerintah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Banjar laksanakan sosialisasi Permendagri No 77/2014. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Kesbangpol setempat.

Dalam sosialisasi tersebut,  dipaparkan mengenai Permendagri No 77/2014, tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Serta Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Bantuan Keuangan Partai Politik.

Sedangkan yang menjadi pembicara dalam kegiatan tersebut diantaranya adalah dari Badan Pengawas Keuangan Daerah (BPKD), Kesbangpol Provinsi, Badan Pengawas Keuangan (BPK) Perwakilan serta dari Kesbangpol Kabupaten Banjar. Peserta yang menghadiri kegiatan tersebut jumlahnya  sekitar 60 dari Kader Partai Politik di Kabupaten Banjar.

Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Banjar H Sofwan Soeryadi, saat ditemui usai kegiatan mengatakan,  Kesbangpol sebagai salah satu lembaga teknis pemerintah daerah yang menyangkut kesatuan bangsa dan politik.

“Kegiatan ini selain memberikan bimbingan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban dari penggunaan dana APBD dari pemerintah juga sebagai ajang silaturahmi seluruh Parpol,” ujarnya.

Sofwan berharap kegiatan ini bisa membantu Parpol dalam mengelola dana bantuan yang dialokasikan dari dana APBD ini bisa dikelola dengan efektif dan efisien.(sb-09)

No Responses

Tinggalkan Balasan