Saturday 21st July 2018

Dugaan Rp. 10,6 Milyar Tidak Bisa Dipertanggungjawabkan

Kasi Pidsus Kepala Kejaksaan Negeri Martapura Ahmad Budi muklis SH MHum, (foto: istimewa)

Martapura – Penanganan kasus korupsi dana hibah Pemerintah Kabupaten Banjar kepada KPU Kota Martapura untuk Pilkada tahun 2015 sudah masuk tahap dua. Hal ini diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Martapura melalui Kasi Pidsus (Pidana Khusus) Ahmad Budi muklis SH MHum, Kamis (23/02).

Kasi Pidsus yang akrab di panggil Budi ini mengatakan, saat ini berkas untuk tuntutan sudah rampung hanya tinggal melengkapi administrasi saja. “untuk perkara KPU sudah siap dilimpahkan kepada penuntut umum, berkas sudah dinyatakan lengkap dan insya allah jum’at besok bisa kita limpahkan ke pengadilan Tipikor”. ucap Budi.

Untuk diketahui, dugaan kerugian negara dalam kasus korupsi dana hibah KPU Kabupaten Banjar mencapai Rp. 10,6 milyar lebih. Dari pengucuran dana hibah Kabupaten sebesar Rp 25 milyar. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan terungkap bahwa dari dana hibah sebesar Rp 25 milyar tersebut, dana sebesar RP 10,6 nya tidak bisa dipertanggungjawabkan pengelolaannya oleh pihak KPU Kabupaten Banjar.

Dalam kasus ini sendiri Budi menyatakan pihak penyidik telah menetapkan tiga tersangka, yaitu Ketua KPU Banjar Ahmad Faisal, Kasubag Hukum KPUD Banjar Husaini dan Bendahara KPUD Banjar Wiyono.

Budi juga mengungkapkan Kalau dalam dakwaan ini nantinya akan diterapkan pasal kombinasi. “Saya terapkan kombinasi karena disini sudah jelas ada unsur melawan hukum, penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan”. pungkasnya.(SYD,BS-02)

No Responses

Tinggalkan Balasan