Saturday 21st July 2018

Pemberhentian Gubernur Terdakwa

Pemberhentian Sementara Gubernur Terdakwa
Oleh: Edy Ariansyah*

253x214Menyimak proses hukum kasus penistaan agama di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta sekarang dalam tahap persidangan. Dalam kasus tersebut melibatkan Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok sebagai Terdakwa. Ahok merupakan Gubernur DKI Jakarta yang sekarang dalam masa cuti untuk kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Ahok didakwa Jaksa Penuntut Umum menggunakan alternatif pasal 156 dan 156a huruf a KUHP. Pasal 156 berbunyi: “barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beherapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.” Pasal 156a, berbunyi: “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia”. Bagaimana konsekuensi dari status hukum Basuki Tjahaya Purnama (BTP) sebagai terdakwa terhadap jabatanya sebagai Gubernur DKI Jakarta?

Ketentuan terkait pemberhentian kepala daerah ketika status hukumnya sebagai terdakwa secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 83 ayat (1), berbunyi “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Kasus Ahok ini, jika ditinjau dari masa ancaman pidana sebagaimana ketentuan pasal 156 KUHP maka tidak berdampak terhadap status jabatanya sebagai kepala daerah karena ancaman pidananya kurang dari 5 (lima) tahun. Akan tetapi, ketika ditinjau dari perbuatannya yang terindikasi bersifat permusuhan sebagaimana ketentuan pasal 156a huruf a KUHP, berpotensi memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka berkonsekuensi diberhentikan sementara dari jabatanya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 83 ayat (1) berlaku alternatif, bukan kumulatif. Jadi, status terdakwa Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok dalam kasus penistaan agama berkonsekuensi diberhentikan sementara sebagai kepala daerah.

Pemerintah dipandang perlu segera menanggapi persoalan ini. Memberhentikan sementara Ahok dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta sebagai wujud ketaatan atas perintah UU. Kewajiban pemerintah sebagai pelaksanaan UU dan penegakkan hukum secara objektif harus dipatuhi dalam negara hukum. Terlepas dari status Ahok sedang menjalani cuti 3 bulan untuk kampanye pemilihan kepala daerah, keputusan pemberhentian sementara tetap harus dilakukan.

Proses pemberhentian sementara Gubernur yang menjadi terdakwa harus dilakukan oleh Presiden. Presiden memberhentikan sementara dengan merujuk pada register perkara di pengadilan. Hal ini diatur dalam ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 83 ayat (2) bahwa “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan”.

Atas status hukum Basuki Tjahaya Purnama (BTP) ini, penting bagi pemerintah untuk mengambil keputusan politik yang efektif sesuai ketentuan UU. Keputusan politik pemerintah sebagai pelaksanaan undang-undang atas kasus Ahok merupakan gambaran sikap politik. Apakah berpihak pada ketentuan UU atau tidak? Kita nantikan bersama keputusan politik Presiden Republik Indonesia.

*Pengamat Politik dan Pemerintahan

No Responses

Tinggalkan Balasan