Friday 22nd June 2018

Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional

Martapura, SB – Pemerintah Pusat baru tadi menetapkan delapan desa di Kabupaten Banjar masuk ke dalam program Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN).
Tentu saja, gelontoran dana melalui program-program yang diluncurkan ke delapan desa tersebut akan mendorong melejitnya perekonomian di desa-desa tersebut.
Sementara Pemerintah Kabupaten Banjar demi mematangkan program tersebut, Rabu (27/12) kemarin menggelar konferensi pers di Gedung Mahligai Sultan Adam Martapura.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (BAPPELITBANG) Kabupaten Banjar, Dr Hari Supriadi menyebut ada delapan desa yang masuk dalam program KPPN nantinya.
Desa tersebut yakni Cindai Alus, Sungai Sipai,Tungkaran, Pesayangan Barat, Penggalaman, Sungai Rangas Hambuku, Sungai Batang serta Sungai Batang Ilir.
Sementara mengenai masterplan KPPN Kabupaten Banjar disusun dalam kerangka jangka waktu 10 tahun. Penyusunan masterplan juga merupakan bagian dari upaya mendukung sasaran RPJMN 2015 hingga 2019.
” Penetapan kawasan berdasarkan keputusan Bupati Banjar nomor 241 tahun 2008 tentang penetapan kawasan perikanan budidaya atau minapolitan Kabupaten Banjar dan keputusan Bupati Banjar nomor 429 tahun 2017 tentang penetapan lokasi kawasan perdesaan prioritas Kabupaten Banjar, ” jelasnya.
Lebih lanjut, ia juga menjelaskan adapun prioritas rencana pengelolaan KPPN tertuju pada beberapa sektor, yang diantaranya pertanian serta perikanan.
Sementara yang menjadi isu strategis pada KPPN Banjar terkait kepentingan air antara pertanian dengan perikanan, menurunnya hasil produksi perikanan sehingga merambah ke pertanian, pendakalan sungai hingga minimnya bantuan pemodalan.
” Sedangkan dalam rencana anggaran 2019 hingga 2028 nanti senilai 326.560.000.000, yang bersumber dari APBN, APBD I, APBD II, dan APNDes. Namun anggaran tersebut bukan dalam bentuk uang melainkan barang, seperti bibit ikan dan lainnya,” jelas Hari.
Sedangkan Kadis PUPR Kabupaten Banjar, HM Hilman saat disinggung terkait persoalan air yang kerap menjadi polemik antara sektor pertanian dan perikanan, mengaku sudah memiliki perencanaan atas solusinya.
Bahkan pihaknya juga sudah melakukan identifikasi terhadap peruntukkan sesuai keperluan masing-masing sektor.
” Betul, dan ini sangat sesuai dengan kewenangan sebagai kawasan irigasi Riam Kanan yang saat ini sebagai sumber daya air. Masalah ini juga sudah kami idenfikasi. Ke depan peruntukkan air, akan dibagi sesuai peruntukkannya seperti air minum, pertanian dan perikanan yang bersumber dari Riam Kanan, ” jelasnya.
Sedangkan Bupati Banjar, KH Khalilurrahman mengajak para awak media agar bersama-sama mengawasi pelaksanaan program KPPN nantinya. Namun tentu dengan saran atau pun kritik yang bersifat membangun Kabupaten Banjar.
Bupati Banjar H Khalilurahman mengatakan, dengan adanya konferensi pers ini semoga bisa menjadi media,  agar bisa memantau perkembangan pemabngunan di desa-desa.  Saat ini pembangunan di desa terus diupayakan dan di tingkatkan.  Dengan melakukan pendekatakan.
” Dengan adanya konferensi pers ini semoga bisa bersama-sama pembangunan di desa-desa nantinya, tentu dengan melakukan pendekatan yang  preventif,” ungkap Bupati Banjar. (syd)

No Responses

Tinggalkan Balasan