Tuesday 21st August 2018

PDAM Bandarmasih Dituding Bodohi Masyarakat

AKSI -Belasan mahasiswa saat menggelar aksi di Kantor PDAM Bandarmasih, Senin (14/8) menuntut pencabutan tarif pemakaian minimum yang dinilai cacat hukum.

BANJARMASIN, SB – Belasan mahasiswa mengelar aksi menuntut pencabutan pemakaian tarif minum yang diterapkan PDAM Banjarmasih, Senin (14/8). Para mahasiswa yang datang mengatasnamakan masyarkat Kota Banjarmasin ini juga membawa sejumlah sepanduk bertuliskan “Masyarakat Kota Banjarmasin, Cabut Kebijakan Pemakaian Tarif Minimum #pdam_zalim #pdam_kada_baiman’.
Zainul Mushlihin, koordinator aksi mengatakan, mereka menuntut PDAM Bandarmasih segera mencabut kebijakan pemakaian tarif minimum karena sangat meresahkan dan merugikan masyarakat.
Menurutnya pula, kebijakan penerapan tarif minimum yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 47/2014 cacat hukum. Pasalnya, salah satu dasar hukum yang digunakan pada perwali tersebut adalah Undang-Undang 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Padahal UU tersbeut telah direvisi dengan UU 23/ 2014. “Sehingga Perwali 47/2014 tersebut tidak boleh digunakan karena cacat hukum,” ujarnya.
Zainul menambahkan, ada dua kemungkinan ditetap diterapkannya tarif minum berdasarkan perwali tersebut; PDAM bodoh karena tidak tahu dan tidak mengkaji mendalam perwali, atau PDAM sengaja melakukan hal tersebut untuk membodohi masyarakat untuk mencari keuntungan, “Sudah tahu perwali cacat hukum tapi masih saja digunakan,” katanya.

 

Tentang itu, Nur Wahid, Suvervisor pada PDAM Bandarmasih berkomentar pendek. “Karena kita negara hukum, kalau dalam kebijakan yang kami keluarkan ternyata ada yang salah, silahkan dibawa kejalur hukum,” ujarnya. (SB-10/to)

No Responses

Tinggalkan Balasan