Friday 20th July 2018

Fasilitas Belajar SMK Al Hidayah Terancam Mandeg

SMK Al Hidayah Barabai (foto: mam)

BARABAI – Kelengkapan Fasilitas ruang belajar dan praktek SMK Al Hidayah Barabai Jalan Divisi IV ALRI RT 01 RW 01 Desa Andang, Kecamatan Haruyan terancam stagnan pasca aset itu jadi perkara hukum. Dari kabar yang baru diterima, Pemprov Kalsel ragu-ragu memberikan bantuan ruang belajar untuk laboratorium.

Di sisi lain, antusias pelajar yang berniat menuntut ilmu ke SMK Al Hidayah sangat tinggi, semangat itu menggeliat setelah angkatan pertama berhasil lulus 100 persen. Akibat kekurangan ruang belajar, pihak sekolah hanya mampu menerima 107 calon siswa di tahun ajaran baru. Tercatat, lebih 200an yang mendaftar namun sebagain tereliminasi.

“Animo cukup baik pak, jika ada penambahan ruang kelas baru lagi, saya yakini makin banyak yang mau masuk ke SMK Al Hidayah,” terang Amin, penjaga sekolah SMK Al Hidayah, Jumat (9/6) siang di Haruyan.

Menurutnya, sebagian peserta didik yang menuntut ilmu di Al Hidayah adalah anak-anak Haruyan, Pantai Hambawang, dan Barabai. Bahkan sebagian dari Telaga Langsat Kabupaten HSS.“Sebelum ada SMK ini, anak-anak kami sekolah ke HSS atau ke Barabai. sekarang SMK ini jadi favorit,” tegas Amin lagi.

Taufik Rahman, warga HST menilai, tiap dunia pendidikan yang diseret ke masalah hukum pasti mengalami dampak cukup besar baik bagi masyarakat, siswa didik, begitu juga dengan sekolah termasuk dewan guru. Sebenarnya, ujar Taufik, hadirnya SMK di Haruyan itu untuk memperkuat pendidikan kejuruan. Itu adalah agenda prioritas Nawa Cita Presiden dan Wakil Presiden.

“Sekarang pun kebijakan ini masih sejalan dengan Nawa Cita Presiden. Anak-anak  kita didorong untuk masuk SMK sebagai persiapan bersaing di Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA,” tegasnya.

Total 302 peserta didik SMK Al Hidayah mulai tahun 2014-2016, orang tua siswa, serta tokoh masyarakat Haruyan, terang Taufik Rahman ikut resah akibat tidak mendapat dukungan Pemkab dan Dinas Pendidikan HST. Salah satu aspirasinya minta agar SMK itu dijadikan negeri serta menyerahkan pengelolaan SMK itu kepada Provinsi sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pengalihan kewenangan pemkab ke pemprov.

Bahrudin, Ketua KSHNM Kalsel menyesalkan jika benar informasi gagalnya SMK itu mendapat bantuan dari Pemprov akibat kasus hukum yang menyeret Bupati Hulu Sungai Tengah periode2010-2015 H Harun Nurasid sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah. Bila SMK ini gagal mendapat bantuan tentu yang dirugikan adalah siswa SMK yang saat ini sangat mendambakan sekolah layak di wilayahnya.

”Kami sudah menyurati kejaksaan HST, kami memohon agar proses hukum ini dihentikan karena terlalu besar motif politik dengan memanfaatkan proses hukum sebagai alat balas dendam,” terang Bahrudin kemarin.

Ia beralasan, lima perkara yang tidak boleh dipidanakan oleh aparat hukum diantaranya kebijakan diskresi, tindakan administrasi pemerintahan, kerugian yang dinyatakan BPK namun masih diberi peluang selama 60 hari. Termasuk kerugiannya pun harus konkret dan tidak boleh mengada-ada.“Sekolah itu tidak ada kerugian Negara, silakan lihat LHP BPK Tahun Anggaran 2015 dengan 2 rekomendasinya,” terang Bahrudin.

Alasan Pemkab HST mengembalikan tanah hibbah itu kepada Yayasan terasa sangat lucu karena baru ditemukan kasus ini di HST. Bila menilik alasan pengembalikan itu salah satunya adalah PP Nomor 24/1977 tentang pendaftaran tanah yang mengatakan surat pengakuan aset ada sertifikat juga lemah.

”Silakan lihat contoh Bangunan Balai Rakyat, status tanahnya remang-remang tapi Pemkab tetap membangun sebuah gedung diatasnya. Sedangkan SMK ini nyata-nyata tanahnya diserahkan kepada pemerintah justru dikembalikan atau ditolak pemkab dan belakangan  dipersoalkan jadi pekara hukum. Ini yang jadi tanda tanya besar,” tegasnya.

Sebelumnya, dalam surat Bupati HST H Abdul Latif pada 16 Agustus 2016 silam mengembalikan tanah hibah dari Yayasan At Tin. Penolakan hibah tanah itu karena posisi pemerintah sangat rawan sengketa keperdataan. Alasan antara lain, karena luasan lahan yang diberikan berkurang dari surat pernyataan pertama seluas 2.1 Hektare. Pertimbangan lain berdasarkan PP Nomor 7/2010 tentang Sistem Akuntansi Indonesia dan PP Nomor 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pengembalian ini bak gayung bersambut, Kejaksaan HST mencium ada dugaan korupsi  atas kebijakan membangun Ruang Kelas Baru SMK Al Hidayah senilai Rp 1.7 milyar. Harun Nurasid ditetapkan tersangka dengan 46 saksi karena kebijakan menyertakan modal APBD HST kepada Dinas Pendidikan HST untuk membangun RKB SMK tersebut.

“Kami masih memeriksa saksi, prosesnya tetap jalan dan setiap hari selalu ada yang kami panggil,” kata Kasi Intel Kejaksaan Negeri HST Arif Fatchurrohman. (amt)

No Responses

Tinggalkan Balasan