Friday 20th July 2018

Ditetapkan Sebagai Tersangka, Ini Pembelaan Mantan Bupati HST

Mantan Bupati HST periode 2010-2015 H Harun Nurasid (foto: jpip.or.id)

SUARABANUA.COM, BARABAI – H Harun Nurasid dihubungi via telepon genggamnya menyatakan tetap mempelajari terlebih dahulu mengenai penetapan dirinya sebagai tersangka dan tentu akan mengujinya. Sepengetahuannya, tidak ada kerugian negara dalam proses pembangunan RKB dan itu diperkuat hasil audit BPK RI. Malah Negara, ujar Harun Nurasid diuntungkan karena ada hibah tanah dari Yayasan At Tin Murakata kepada Negara (Pemkab HST). Ia mengaku menyimpan hasil audit BPK yang menerangkan tidak ada kerugian Negara tersebut.

“Begitu juga masyarakat diuntungkan dengan hadirnya SMK di Kecamatan Haruyan. Karena sangat jelas kemaslahatannya bagi masyarakat sekitar. Saya Hakul Yakin tidak ada korupsi di sana,” tegasnya.

Terkait kebijakan sewaktu menjabat sebagai Bupati HST, umpamanya ada kesalahan administrasi  dalam peganggaran dana pembangunan RKB, ujar H Harun Nurasid, sebisanya penegak hukum lebih jeli untuk mentaati instruksi Presiden RI tanggal 19 Juli 2016. Intinya kata Harun Nurasid, kebijkan tidak bisa dipidanakan. Itu adalah diskresi. Apalagi proses itu juga melewati tahapan.

“RKB yang dibangun pada 2013 silam itu adalah murni aset Pemkab HST sesuai data inventaris yang telah diaudit BPK RI. Apalagi masalah aset saat itu menjadi isu audit penting dalam rangka pemberian opini dan dalam hal ketaatan para pengelola keuangan daerah,” tegasnya.

Menurutnya, sesuai data APBD HST 2013, pos anggaran masuk dalam belanja modal Dinas Pendidikan HST dan bukan masuk di bagian keuangan sekretaris daerah HST. RKB itu bermanfaat untuk proses belajar mengajar siswa baru, sehingga mulai proses peganggaran dana pembangunan, kemudian proses lelang untuk pelaksanaan serta pengawasan sampai selesai dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan HST.

“Sampai proses pemanfaatan sepenuhnya dikelola oleh Dinas Pendidikan HST sejak 2013 sampai sekarang. Dari proses pendaftaran siswa baru, seleksi siswa baru dan penempatan guru kelas dan kepala sekolah hingga tata usaha sekolah semuanya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan,” pungkasnya.(amt)

No Responses

Tinggalkan Balasan