Tuesday 21st August 2018

Ternyata Home Stay Wajib Memiliki Izin

SUARABANUA.COM, MARTAPURA – Maraknya perkembangan usaha dan pariwisata khususnya di Kabupaten Banjar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DP2T) menghimbau masyarakatnya yang ingin membuka usaha, wajib memiliki izin usaha. Khususnya Home stay atau penginapan.

“Setiap home stay atau penginapan wajib memiliki izin usaha,” jelas Harjunaidi Kepala Bidang (Kabid) Perizinan Jasa Usaha ketika ditemui suarabanua.com Senin (22/05).

“Sementara ini kita Kabupaten Banjar memiliki 2 home stay atau penginapan yang memiliki izin usaha, kita berharap bagi pelaku usaha agar memproses izinnya di kantor DP2T supaya mempermudah pendataan kita,” tambahnya.

Menurutnya jika IMB kalau lebih dari 200 meter persegi maka di proses di tingkat kabupaten. Apabila kurang dari maka cukup ditingkat kecamatan saja. Terkhusus juga untuk Rumah Toko (Ruko) apabila mengubah usahanya menjadi home stay maka sifatnya alih pungsi. Akan dilihat lagi luasnya dan peruntukan yang berubah.

Harjunaidi melanjutkan, untuk home stay yang tidak memiliki izin maka aka ditertibkan, “Untuk penertibannya itu dibawah kewenangan Dinas Kebudayaa dan Pariwisata. Dalam 6 bulan kita akan pakukan operasi sisir untuk pengawasan pengecekan pemilikan izinnya apakah legal atau tidak yang bekerjasama dengan Satpol-PP”, tutupnya. (SB-08)

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin usaha home stay yaitu:

  1. Surat permohonan minta dibuatkan surat rekomendasi ditujukan kepada Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata (menggunkan kop perusahaan yang bersangkutan.
  2. Mengisi formulir permohonan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Banjar (bermatrai Rp. 6.000)
  3. Foto Copy KTP ausunan pengurus dan pemegang saham.
  4. Foto Copy akte pendirian perseroan.
  5. Foto Copy izin lainnya atau surat keterangan lain yang dipersamakan dengan itu yang dikeluarkan oleh Instansi berwenang IMB dan HO.
  6. Foto Copy Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) dan TDP yang masih berlaku.
  7. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  8. Foto Copy lunas Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun terakhir.
  9. Surat kuasa bagi pengurusan izin yang tidak diurus sendiri (bermaterai Rp. 6.000).

 

No Responses

Tinggalkan Balasan