Friday 22nd June 2018

Menggugat Isu Kepalsuan

Menggugat Isu Kepalsuan*
Edy Ariansyah**

Edy AriansyahRuang dan waktu berganti. Situasi ikut berubah sesuai potensi, siklus, ekologi dan kausalitas masing-masing. Tumbuh, tumbang, hilang silih berganti dengan irama dan dinamikanya sendiri diberbagai dimensi ruang dan waktu. Dalam kerangka sistem, setiap input selalu memiliki hasil, walau prosesnya berwujud apapun.

Akhir-akhir ini, khalayak umum disuguhi berbagai kabar seputar isu tentang kepalsuan. Pacar palsu, teman palsu, dan uang palsu. Mungkin juga bisa terjadi berita palsu, isu palsu, dan seribu satu kepalsuan lain dengan berbagai jenis dan bentuknya. Teraktual dan heboh di Kalimantan Selatan dewasa ini menyoal isu ijazah palsu.

Isu ijazah palsu bukanlah hal baru dan tabu diperbincangkan. Pada beberapa tahun yang lalu, negeri nyiur melambai ini pernah diramaikan dengan isu ijazah palsu. Subyek dalam isunya beragam. Mulai dari subyek yang berada di pusaran elit kekuasaan hingga tingkat desa atau kelurahan. Mungkin kini telah usang diperbincangkan, tertelan dalam pancaroba kehidupan.

Namun, berbeda di Kalimantan Selatan menyoal kepalsuan kembali mencuat di mimbar publik. Saya mengamati hal utamanya bukanlah menyoal palsu atau tidaknya ijazah. Tetapi, subyek dalam isu tersebut yang membuatnya membesar dalam kata, wacana dan bingkai media massa. Subyek itu bernama M. Rifkinizamy, Doktor Hukum Tata Negara lulusan S3 Universitas Brawijaya Malang. Universitas dengan taraf kelas dunia, terkenal dengan kualitas, syarat dan ketentuan yang ketat bagi seluruh civitas akademiknya. Saya tersentak ketika membaca nama yang bersangkutan dalam literer media massa. Berita perihal yang tidak biasa saya baca, ketahui dan duga tentangnya. Terakhir saya menemaninya pada empat bulan yang lalu, ketika tampil di layar kaca salah satu televisi swasta berbicara seputar hukum. Sekali lagi berbicara tentang hukum dalam kerangka Negara Republik Indonesia, bukan sebatas banua kita!

Menelisik hingar bingar isu kepalsuan ini, begitu menderu dan menggelinding dengan sangat cepat hingga ke hilir publik. Setidaknya tercatat beberapa hal dalam perkembangannya. Pertama, tidak tertera nama narasumber yang jelas. Pada mula diterbitkan oleh salah satu media massa dengan judul “Lulusan S3 FH UB Diduga Palsukan Ijazah S2”. Dalam beritanya memuat informasi pelapor adalah Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI), tanpa terterang nama narasumber atau alasan kenapa tidak tertulis nama narasumber. Siapa yang mengatasnamakan PPI itu? Kualitas sebuah informasi sangat ditunjang oleh narasumber atau informan yang jelas dan terang. Sebab, informasi tidak dapat muncul tanpa penyampai pesan. Ini penting untuk menjamin validitas dan akurasi sebuah informasi bagi khalayak pembaca, penonton, dan/atau pendengar. Selain itu, tidak terdapat klarifikasi yang berimbang dari subyek yang bersangkutan dan pihak terkait, hanya dari pihak Fakultas Hukum UB. Terkadang ucapan Pramoedya Ananta Toer perlu juga kita rujuk, agar adil sejak dari dalam pikiran.

Kedua, dominasi pemberitaan tanpa klarifikasi subyek yang bersangkutan. Setelah pemberitaan pertama, marak menyusul pemberitaan media massa di Kalimantan Selatan sesuai frame politik masing-masing. Bahkan dengan judul “…Rifqi, oh, Rifqi” yang sedikit nyentrik. Tindakan sosial dan fakta sosial selalu berbeda, objektif dan subyektif. Sampai titik ini muara isu masih satu arah, berlaga solo tanpa pembanding dan penyeimbang. Subyek yang bersangkutan dengan isu tanpa kata klarifikasi. Membiarkan diri terhakimi isu lewat wacana media massa. Subyek yang bersangkutan tanpa klarifikasi. Memicu berbagai spekulasi dan varian analisis yang berbeda. Tentu masing-masing punya cara dan alasan.

Ketiga, klarifikasi ke The National University of Malaysia, Dikti, dan lembaga terkait lain untuk memastikan kebenaran dan validasi data. Hal tersebut telah dan penting dilakukan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) untuk menyuguhkan kebenaran kepada khalayak umum. Sebuah langkah sistematis dan bijak kelembagaan atas perkembangan isu kepalsuan sebelum telampau jauh disimpulkan dalam ruang diskursus wacana sosial.

Keempat, fase penilaian. Fase inilah akumulasi kebenaran proses. Baik melalui mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku di luar ULM maupun melalui sistem kelembagaan internal ULM. Apakah benar-benar palsu atau tidak? Sebelum fase ini berlangsung, ada baiknya menghadirkan klarifikasi dari subyek yang bersangkutan dan pihak terkait. Penting bagi kita semua sebelum menyimpulkan benar atau tidaknya sebuah isu untuk terlebih dahulu mengecek, mengklarifikasi, dan menguji keabsahannya sehingga tidak memberikan dampak yang tidak adil bagi siapa pun. Termasuk dampak tidak adil bagi khalayak umum atas informasi tersebut.

Dengan demikian, persoalan kepalsuan ini perlu dibuktikan kebenarannya. Jika dibiarkan wacana publik sebagai media peradilan maka menimbulkan bias wacana dan simpulan yang beragam. Bahkan mempertajam jurang pemisah sosial antar pro dan kontra. Mekanisme hukum dan kelembagaan yang disediakan negara merupakan sarana yang mendekati ideal dan teratur untuk memastikan kebenarannya. Dukung mekanisme dan prosedur kelembagaan ULM untuk membuktinya. Selama proses hukum dan mekanisme kelembagaan belum selesai, selama itu juga belum dapat dinilai palsu atau tidak. Ia masih berlabel isu palsu. Kelak, setelah semuanya terang benderang maka pastikan hak dan kewajiban hukumnya.

*Tulisan ini pernah dimuat di Koran Media Kalimantan pada 19 Juni 2016
**Pemerhati Politik/Dosen STISIP Bina Putera Banjar

No Responses

Tinggalkan Balasan